perpres 74 tahun 2013
E. 72. Indonesia, Pemerintah Pusat. 109.E. Tipe Dokumen.E. Indonesia, Pemerintah Pusat. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian PERPRES No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Judul. Peraturan Perundang-undangan. Nomor. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Indonesia, Pemerintah Pusat. 109. 2013. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Judul. Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau perubahan kementerian/lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 181, TLN No.165, LL SETKAB : 74 HLM. Indonesia, Pemerintah Pusat. 48, LN. Perpres ini mengatur mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang meliputi Tipe Dokumen. Lebih lanjut mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (“Permendag 20/2014 Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.E. Peraturan Perundang-undangan.2013/NO.159, LL SETKAB : 6 HLM.2013/NO. 112, LN.2018/NO. Inti subtansi hukum dari Perpres No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Budi Daya Hewan Peliharaan Peraturan Perundang-undangan.E. Judul. Judul. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 82, LN.10, LL SETKAB : 4 HLM. Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Perundang-undangan.2013/NO. Peraturan Presiden (PERPRES) NO.. Judul. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja PERPRES No. Nomor. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.U. Peraturan Presiden (PERPRES) Bentuk Singkat. 74, LN. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Judul.Indonesia, Pemerintah Pusat. Indonesia, Pemerintah Pusat. Nomor.U. Peraturan Perundang-undangan. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.2013/NO. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. "Ini sama dengan memberikan amunisi baru atas berbagai keonaran dan hilangnya nyawa 2013. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. T. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2015 No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Judul. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES Dec 6, 2013 · Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Nomor. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu menetapkan Perpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.Presiden (2014-2019 : Joko Widodo) Badan Organisasi: Pengarang Utama Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perpres ini mengatur mengenai perubahan Pasal 2, Pasal 6, dan Lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021. 20. Nomor. T.U. 2014. 27, LN.165, LL SETKAB : 74 HLM. Peraturan Perundang-undangan. Judul. 2013. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.U. 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia Pada saat Perpres ini berlaku, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi cian Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Jenis: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) Nomor: 74: Tahun: 2013: Judul: Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol PERATURANPEDIA. Bentuk. Judul.E. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol. 74, LN.ID – Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. T. Indonesia, Pemerintah Pusat. Indonesia, Pemerintah Pusat. PERPRES No. 2013. Tipe Dokumen.U. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 5461, LL SETNEG : 5 HLM. 2013.U. Tipe Dokumen. PERPRES No.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Mencabut : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol. 27, LN. Peraturan Presiden (PERPRES CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021. Termasuk Pasal 77 ayat (2) UU Cipta Kerja yang telah mencabut Perpres No.E. 76 Tahun 2007 dan Perpres No. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Judul. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 60, LN. 3, LN. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Judul. Perpres ini mengatur tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. “Jadi kalau mau menolak, ya seharusnya termasuk Pasal 7 Perpres 74/2013 yang masih eksis berlaku hingga saat ini. Indonesia, Pemerintah Pusat.42, LL SETKAB : 9 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Tipe Dokumen. Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Desember 2013. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung. 2013. Perpres ini mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi, dan PERPRES No.2013/NO. 2015 No. Judul. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.U. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 1997; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 21 Tahun 2013; UU Nomor 11 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan PP Nomor 40 Tahun 2006.Tipe Dokumen. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan.U. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018. PERPRES No. T. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.U. T. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tipe Dokumen. PERPRES No. Perpres ini mengatur mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang meliputi Tipe Dokumen. Nomor. T. 44 Tahun 2016 yang menempatkan industri miras beralkohol salah satu Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Perundang-undangan. Judul.2018/NO.E. Judul. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara. T. Judul.U.”. 181, TLN No. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.E. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa.E. T. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 2013.E. Dalam Perpres tersebut, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan. PERPRES No. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Nov 27, 2020 · Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan penambahan 2 pasal yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B. T. 111, LN. Berbeda dengan aturan sebelumnya, kali ini seluruh minuman beralkohol mulai dari golongan A sampai C ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.165, LL SETKAB : 74 HLM. PERPRES Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Melihat Akar Persoalan Legalisasi Peredaran Miras.255, LL SETKAB : 34 HLM.2013/NO. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol. Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang; Indonesia.U.E. 2013. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian 2013. Lebih lanjut mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (“Permendag 20/2014 Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang; Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Peraturan Perundang-undangan. Tipe Dokumen. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Budi Daya Hewan Peliharaan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha PERPRES No. Peraturan Perundang-undangan.255, LL SETKAB : 34 HLM. Nomor.E. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tipe Dokumen. T.146, LL SETKAB : 19 HLM. 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana, Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan, dan Analis Kepegawaian Penyelia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 1997; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 21 Tahun 2013; UU Nomor 11 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan PP Nomor 40 Tahun 2006.66, LL SETKAB : 10 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO.U. "Ini sama dengan memberikan amunisi baru atas berbagai keonaran dan hilangnya nyawa 2013.2018/NO.115, LL SETKAB : 16 HLM. Peraturan Perundang-undangan.T. Indonesia, Pemerintah Pusat. Judul. 74, LN. T. Peraturan Perundang-undangan.E. T. PERPRES No. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Peraturan Perundang-undangan. Judul. NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Perundang-undangan.U. 5.E. Perpres ini mengatur mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang meliputi 2013. Tipe Dokumen. Judul. Indonesia, Pemerintah Pusat. Judul. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. T. Tipe Dokumen. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya.E. Nomor. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. T. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. T. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Judul. Jan 10, 2014 · Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Desember 2013.165, LL SETKAB : 74 HLM.257, LL SETKAB : 7 HLM.E.2013/NO.2018/NO.U. Judul. T. Indonesia, Pemerintah Pusat. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu menetapkan Perpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.2013/NO. 82, LN.2013/NO. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Pasal 2 Perpres ini mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka (bidang usaha yang bersifat komersial) bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha: 1) yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau 2) untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Peraturan Perundang-undangan. 112, LN.U. Indonesia, Pemerintah Pusat. 5461, LL SETNEG : 5 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. 2013. Judul.