peraturan menteri negara agraria
- 31 - PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. TENTANG BENTUK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, AKTA PEMBERIAN.E.pdf. Judul. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ini ditetapkan dengan pertimbangan. (1) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannnya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. NOMOR 3 TAHUN 1996.pdf. Mencabut : -. Lampiran IVd : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor4 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah (Untuk yang beragama Hindu). Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Permen ATRBPN No. 9-10. Tanah untuk Rumah Tinggal; Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal (“Kepmen Agraria/BPN 6/1998”) membatasi agar perolehan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal oleh perseorangan tidak lebih dari 5 bidang tanah yang seluruhnya meliputi luas tidak lebihdari 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah; Mencabut sebagian : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 2018. Dicabut : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.1 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Nomor : 5. Tahun. Judul.2020/No. Permen ATRBPN No. PMNA/KBPN.U. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (rickybogar96 tersebut dengan Peraturan Menteri; Mengingat: 1. 4 Tahun 1996. Judul.E. 13, BN. 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Perundang-undangan.U. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 9. T. PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 MATERI PENGUKURAN DAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1998 fPETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI. Peraturan Perundang-undangan. PERMENAG_03_1996. Peraturan Perundang-undangan. 9-10. Judul. PMNA/KBPN. Jakarta - Roda Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bergerak berkat tenaga puluhan ribu personel yang tersebar di penjuru 7. perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1.Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT. Jenis.02/X/2022 Tahun 2022. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 8. Tanggal : 03/11/2023. 9 Tahun 1997. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut Download Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 melalui link di bawah ini: Download PDF (406. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.U. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Nomor. Dicabut : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2014.E. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.U. Tipe Dokumen.U. Petunjuk Teknis PMNA/ KBPN Nomor 3 tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah. Mencabut : -. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Nomor Peraturan; 3; Tahun; 1997; Jenis Peraturan; Peraturan Menteri Kategori Peraturan; Hukum Administrasi, hukum agraria/pertanahan, hukum islam, Hukum Waris Tanggal Diundangkan; 01-10-1997; Nomor LN/BN pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. [4] Dicabut : -. Lampiran Peraturan : PMNA_01_1999. Lampiran Peraturan : PMA_09_1965. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Oct 13, 1999 · Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043); 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor. T. Tipe : Permen ATR/KBPN. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.go. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 190); 2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepmeneg ATR/BPN) Nomor. T. 9 TAHUN 1965 Tahun 1965 Tentang PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAAN SELANJUTNYA. T. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2.pdf. Jenis Peraturan : Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kepmeneg ATR/BPN Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (rss) dan Rumah Sederhana (rs) mengenai Izin Lokasi dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional; Mengingat : 1. Lampiran Peraturan : PMNA_03_1996.U. ATR/BPN Satu Tahun Kepimpinan Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. Mencabut : -. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nonor 11 Tahun 1970; 3. ULASAN SINGKAT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Oleh: Ricky Yohanes Bogar, S.U. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen Agraria/BPN 9/1999”) mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu Pasal 14.U. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.id, 34 HLM. Judul.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. T.U. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.U. Judul. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.E. Kembali.Kn. Mencabut : -. Lampiran Peraturan : Perpres Nomor 62 Tahun 2023_compressed. 9 TAHUN 1965 Tahun 1965 Tentang PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAAN SELANJUTNYA. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. T. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.pdf.E. ULASAN SINGKAT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Oleh: Ricky Yohanes Bogar, S. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO.E. 21.330, 61 hlm.E. Peraturan Perundang-undangan.U. T. [4] Nov 28, 2022 · Bahasa Indonesia: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat English: Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Regulation Number 05 Year 1999 about Guidelines for Resolving Problems on Indigenous People's Ulayat Rights Dicabut : -. perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Judul. Pemecahan Sertipikat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1339/SK-HK. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.000 meter persegi. Tipe Dokumen.T. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Judul. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jan 26, 2024 · ATR/BPN Satu Tahun Kepimpinan Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Perundang-undangan.pdf. T. Sep 30, 1997 · Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.E. Mencabut : -. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Tanah untuk Rumah Tinggal; Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal (“Kepmen Agraria/BPN 6/1998”) membatasi agar perolehan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal oleh perseorangan tidak lebih dari 5 bidang tanah yang seluruhnya meliputi luas tidak lebihdari 5. HAK TANGGUNGAN, BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN, DAN SERTIPIKAT. (rickybogar96 Peraturan Perundang-undangan. T. Mencabut : -. TBN = Tambahan Berita Negara.Kn.813, 59 hlm.E. 10, BN. d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Tipe Dokumen.atrbpn.E. Lampiran Peraturan : PMNA_05_1999. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-kawasan Tertentu di Propinsi Riau. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Nomor. T. Pasal 1 angka 14Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen Agraria/BPN 9/1999”) mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas Tipe Dokumen.U. Judul. Peraturan Perundang-undangan.E. Petunjuk Teknis PMNA/ KBPN Nomor 3 tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah. Singkatan Jenis : PERMEN. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Mencabut : -. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. T. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Mencabut : -.2021/No.U. Judul Peraturan : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.H.U.000 meter persegi. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ini ditetapkan dengan pertimbangan.pdf. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan Dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua.U. Judul., M.2021/No. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.U.326, 18 hlm. Peraturan Perundang-undangan. T. BN = Berita Negara. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Judul. 14, BN.U.E. Dicabut : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015.E. Nomor. Tahun. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tntang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. T. Lampiran Peraturan : PMNA_05_1999.pdf. Bentuk. Lampiran IVd : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor4 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah (Untuk yang beragama Hindu). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. JDIH. Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.U. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Lampiran Peraturan : PMNA_03_1999. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Tipe Dokumen. ABSTRAK: Dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, diperlukan strategi Download: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 PDF. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan. Judul. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Status Peraturan. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.